Budidaya Lele
Penghargaan Nasional
Foto Bersama
Latihan dan Kunjungan
Rakorhut
Kunjungan Kerja Sekretaris Bakorluh Prov Kalsel

VISI MISI

Print Friendly

VISI  DAN  MISI SEKRETARIAT BAKORLUH

 

Visi :  Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan yang Berkembang, Maju dan Unggul di  Kalimantan Selatan 2015.

 

Misi :

1. Mengembangkan Kelembagaan Penyuluhan    Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mandiri.

2. Meningkatkan kuantitas dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

3. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan.


TUGAS DAN FUNGSI

Tugas : Memberikan pelayanan administrasi dan fasilitatif terhadap pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi  Kalimantan Selatan.
Fungsi : 1. Fasilitasi perumusan kebijakan Badan Koordinasi Penyuluhan Daerah.
2. Fasilitasi perumusan rencana kegiatan dan penyusunan program penyuluhan.
3. Fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluh.
4. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM Penyuluhan.
5. Mengembangkan system dan layanan informasi, pengembangan kerjasama dan partisipasi pelaksanaan system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
6. Pengelolaan administrasi umum dan pertanggungjawaban keuangan.
7. Menyediakan sarana dan prasarana minimal kelembagaan penyuluhan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa di Kalimantan Selatan.

 

TUJUAN 

  1. Mewujudkan kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan pelaku utama yang mandiri.
  2. Mewujudkan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, swasta dan swadaya yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
  3. Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang produktif, efektif dan efisien didukung oleh programa, metode materi, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan.

SASARAN

  1. Terwujud dan berfungsinya kelembagaan penyuluhan pemerintah di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai dengan UU No. 16 tahun 2006.
  2. Terwujudnya kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri (Poktan dan Gapoktan).
  3. Terpenuhinya kuantitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, swasta dan swadaya sesuai kebutuhan.
  4. Terwujudnya ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang profesional.
  5. Terselenggaranya penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis yang tertuang dalam programa.
  6. Terwujudnya peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan.
  7. Tersedianya system informasi yang dapat diakses oleh pelaku utama dan pelaku usaha.
  8. Terwujudnya mekanisme kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien di provinsi dan kabupaten/kota.
  9. Tersedianya  pembiayaan penyuluhan pertanian melalui APBN, APBD dan partisipasi swasta serta masyarakat.

 

STRATEGI 

Aspek Kelembagaan

  1. Pemantapan kelembagaan penyuluhan pemerintah di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai dengan UU No. 16 tahun 2006
  2. Pemberdayaan kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan (Poktan, Gapoktan ).

Aspek Ketenagaan

  1. Penempatan satu desa satu penyuluh pertanian/perikanan dan satu kecamatan satu penyuluh kehutanan.
  2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

Aspek Penyelenggaraan

  1. Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan berdasarkan programa penyuluhan.
  2. Pengembangan forum masyarakat penyuluhan Pertanian (PENAS dan Jambore), perikanan dan kehutanan.
  3. Pengembangan jejaring kerjasama dibidang penyuluhan.
  4. Pengembangan system informasi teknologi penyuluhan.
  5. Pengembangan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.

 

KEBIJAKAN 

Aspek Kelembagaan

  1. Fasilitasi dan Advokasi pemantapan kelembagaan penyuluhan pemerintah di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai dengan UU No. 16 tahun 2006
  2. Fasilitasi Pembangunan satu BPK satu Kecamatan.
  3. Fasilitasi Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posyanluhtan)
  4. Fasilitasi Penumbuhan, penataan dan penguatan Poktan, Gapoktan.
  5. Pemberian penghargaan Poktan dan Gapoktan mandiri.

Aspek Ketenagaan

  1. Mengusulkan formasi kebutuhan penyuluh PNS dan THL-TBPP/PPTK/PTT Penyuluh Pertanian,  Perikanan dan Kehutanan.
  2. Pemberdayaan penyuluh swasta dan swadaya.
  3. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
  4. Spesialisasi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  5. Pengembangan pola karier dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
  6. Pemberian penghargaan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan serta penyuluh swasta dan swadaya berprestasi.

Aspek Penyelenggaraan

  1. Meningkatkan mutu programa penyuluhan pertanian yang mendukung pengembangan agribisnis, diversifikasi pangan, dan pertanian berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
  2. Memfasilitasi pelaksanaan forum masyarakat penyuluhan.
  3. Mengembangkan sistem kerjasama.
  4. Mengembangkan sistem informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui teknologi informasi;
  5. Menyusun dan menyebarkan materi  penyuluhan melalui media cetak dan elektronik.
  6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

 

PROGRAM

  1. Pemantapan  Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
  2. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
  4. Peningkatan disiplin aparatur.