Budidaya Lele
Penghargaan Nasional
Foto Bersama
Latihan dan Kunjungan
Rakorhut
Kunjungan Kerja Sekretaris Bakorluh Prov Kalsel

RENSTRA

Print Friendly

A.    Fasilitasi  Penataan, penguatan dan pemantapan kelembagaan penyuluhan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kecamatan Desa/Kelurahan.

1)    Fasilitasi Komisi Penyuluhan.

2)    Pemberian penghargaan pengelolaan kelembagaan penyuluhan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan/BPK.

3)    Pembinaan dan Pengembangan BPK.

4)    Fasilitasi Pengembangan BPK Model.

5)    Pembinaan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa.

6)    Fasilitasi penumbuhan, penataan dan penguatan Poktan, Gapoktan.

7)    Pembinaan dan pengembangan kelembagaan poktan, Gapoktan dan FMA.

8)    Pelatihan pengelola Poktan, Gapoktan dan FMA.

9)    Pembinaan dan pendampingan program utama Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

10)  Pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh melalui pengusulan formasi penyuluh CPNS dan THL-TBPP/PPTK/PTT penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

11)  Pelatihan penyuluh swasta dan swadaya.

12)  Fasilitasi operasional penyuluh swasta dan swadaya.

13)  Pembinaan penyuluh PNS, swasta dan swadaya.

14)  Pengawalan dan pendampingan THL-TB/PPTK/PTT penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

15)  Pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

16)  Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh melalui Jambore dan Festival Karya Penyuluh, Lomba Karya Tulis di Media Massa.

17)  Pendidikan Pelatihan teknis penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

18)  Fasilitasi sertifikasi dan organisasi profesi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

19)  Fasilitasi Jafung dan Angka Kredit penyuluh  pertanian, perikanan dan kehutanan.

20)  Pemberian penghargaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan serta penyuluh swasta dan swadaya berprestasi.

21)  Penyusunan Programa Penyuluhan.

22)  Fasilitasi forum masyarakat penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

23)  Fasilitasi kerjasama dan kemitraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

24)  Pengembangan system informasi penyuluhan (SIMLUH/Website).

25)  Pembinaan dan peningkatan layanan informasi.

26)  Pembuatan/penerbitan majalah penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

27)  Penyebaran informasi melalui Optimalisasi mobil unit penyuluhan.

28)  Penyusunan Kerja dan Rencana Kerja penyuluhan

B.    Penyediaan jasa surat menyurat.

1)    Penyediaan jasa  komunikasi, perlengkapan kantor, administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor , penyedia alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan,komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan penyediaan jasa Pegawai non PNS

C.    Pembangunan Gedung Kantor.

1)    Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

2)    Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas.

3)    Pengadaan peralatan gedung kantor.

4)    Pengadaan mebeler.

5)    Pemeliharaan rutin/berkala ; rumah dinas, gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapan rumah dinas, gedung kantor, peralatan rumah dinas, gedung kantor, peralatan rumah dinas, peralatan gudang kantor, dan mebeler.

 

D.    Penyusunan formasi PNS Set Bakorluh berdasarkan analisis kebutuhan.

1)    Peningkatan managemen kepegawaian.

2)    Peningkatan pelayanan Sekretariat Bakorluh.

3)    Penataan administrasi kepegawaian.

4)    Pengembangan system informasi & Manajemen Kepegawaian (SIMPEG/Website).

 

TANTANGAN

  1. Pemenuhan penempatan satu desa satu penyuluh pertanian, satu kecamatan tiga penyuluh perikanan dan satu kecamatan satu penyuluh kehutanan.
  2. Pemenuhan satu kecamatan satu BPP/BPK.
  3. Kebutuhan  Peningkatan Kapasitas dan profesionalime Penyuluh pertanian,perikanan dan kehutanan.
  4. Penataan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota yang belum seragam.
  5. Koordinasi dan kerjasama  antara pelaku usaha, pelaku utama dengan permodalan.

SASARAN PENYULUHAN PERTANIAN

 

Dalam UU RI No. 16 Tahun 2006 tentang  SP3K, Bab III pasal 5, mengatakan bahwa sasaran penyuluhan pertanian adalah :

  1. Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
  2. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
  3. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.